Mendukung Komitmen Presidensi G20, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Kian Inklusif

Saat pidato serah terima presidensi (kepemimpinan) G20 di Roma tahun lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa presidensi Indonesia pada G20 akan mendorong pemulihan ekonomi dunia melalui tema besar “Recover Together, Recover Stronger”. ”Kepemimpinan Indonesia di G20 berkomitmen pada upaya mendorong pertumbuhan yang inklusif, people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan.” (Presiden Joko Widodo, pada sesi Penutupan KTT G20 di Roma, Italia, 31 Oktober 2021) Lalu, apa yang dimaksud pertumbuhan ekonomi yang inklusif? Pertumbuhan ekonomi dikatakan inklusif jika mampu menurunkan angka kemiskinan, mengecilkan jurang ketimpangan distribusi pendapatan, serta menurunkan angka pengangguran. Banyak negara yang terjebak dalam ekonomi eksklusif, yaitu keinginan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi utamanya dengan memacu pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor sekunder (industri pengolahan dan konstruksi) dan sektor-sektor tersier (sektor perdagangan, penyedia akomodasi, dan makan minum, transportasi, keuangan, dan jasa-jasa lainnya). Di Indonesia, sebagai negara agraris, sektor sekunder dan tersier memang memberikan kontribusi yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi tetapi dalam penyerapan tenaga kerja tidak sebesar sektor primer (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian). Disisi lain, sektor primer kurang mendapatkan perhatian padahal sektor tersebut banyak menjadi andalan penyerapan tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan membesarnya jurang ketimpangan pendapatan antar penduduk. Bagaimana dengan perekonomian Provinsi Jambi? Di tengah ketidakpastian ekonomi global, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebelum pandemi Covid-19 berhasil tumbuh di kisaran 4-7 persen (2014-2019). Pertumbuhan ekonomi ini semakin bersifat inklusif. Hal itu ditunjukkan oleh inflasi yang pada 2014 mencapai ± 8 persen, berangsur ditekan hingga di 2019 berkisar 1-2 persen. Sementara itu, kesenjangan pendapatan dapat dipersempit berdasarkan data rasio gini yang turun dari 0,329 pada tahun 2014 ke level 0,321 pada 2019. Tingkat kemiskinan juga turun dari 7,92 persen pada 2014 menjadi 7,6 persen pada 2019. Adapun tingkat pengangguran terus menurun, dari 5,08 persen pada 2014 menjadi 4,06 persen pada 2019. Terlihat bahwa semua indikator agregat perekonomian Provinsi Jambi berada di jalur pertumbuhan inklusif tersebut. Hingga akhirnya, pandemi Covid-19 memporak-porandakan sejumlah indikator tersebut. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi 2020 terkontraksi minus 0,44 persen, bersamaan dengan jatuhnya perekonomian di seluruh belahan dunia. Pada 2021 hingga saat ini, perekonomian Provinsi Jambi berupaya kembali pada jalur inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang semulanya minus pada kuartal pertama 2021, menjadi positif 5 persen pada kuartal berikutnya. Stabilitas ini terjaga hingga tahun 2022 ini. Persentase penduduk miskin berangsur menurun dari 8,09 persen (data maret 2021) menjadi 7,62 persen (data Maret 2022). Tingkat pengangguran terbuka juga mulai menurun dari 5,13 persen (2020) menjadi 5,09 persen pada 2021. Pada Tahun 2021 inflasi terjaga berkisar 1,66 persen. Struktur perekonomian Provinsi Jambi yang 31,56 persen (2021) ditopang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, menyebabkan aktivitas ekonomi akan semakin menggeliat, jika didukung harga jual komoditas yang tinggi dan pasar yang terjamin.

Contohnya saja, saat harga komoditas kelapa sawit dan getah karet, sebagai komoditas unggulan Provinsi Jambi, meningkat drastis, geliat aktivitas ekonomi masyarakat begitu tinggi, ditandai dengan pasar-pasar yang semakin ramai, yang berdampak pada lapangan pekerjaan makin terbuka, tenaga kerja kian terserap, dan akhirnya persentase kemiskinan juga berkurang. Pembangunan sektor primer, khususnya sektor pertanian tentu bukan hanya menbangun fisik infrastrukturnya saja, namun juga membangun SDM yang mampu berinovasi, pasar yang terjamin, industri hilir yang kuat menopang hasil-hasil pertanian ini. Membangun sektor primer secara intensif berarti telah mendukung pembangunan ekonomi inklusif. Menurut World Bank, pertumbuhan inklusif dapat diupayakan dengan berfokus pada perluasan skala ekonomi, memperluas akses terhadap aset perekonomian dan berhasil memperluas pasar serta menciptakan pemerataan peluang untuk generasi selanjutnya. Syarat penting terciptanya pertumbuhan inklusif adalah dengan mengurangi disparitas pendapatan antara pekerja di sektor primer dan non-primer. Joseph Eugene Stiglitz, professor ekonomi peraih Nobel bidang Ekonomi tahun 2001, pernah menjelaskan tentang dampak buruk pertumbuhan ekonomi yang tidak berefek mengurangi kesenjangan. Kata Stiglitz, ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan lapangan kerja membuat kesenjangan semakin besar. Kesenjangan ekonomi merupakan peringatan untuk melakukan evaluasi guna terciptanya iklim ekonomi kondusif, yang bebas dari ketidakadilan dan kecurangan. Pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat memangkas kesenjangan itu. Bukan kuantitas semata yang perlu dikejar, melainkan kualitas juga diutamakan. Oleh karena itu, kata kunci dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah upaya seluruh stakeholder untuk bersama menurunkan kesenjangan, penggangguran, dan kemiskinan.