Sekilas Info Mengenai Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2010 – 2014, 2015 – 2019, serta 2020 – 2024. IDI Merupakan kerjasama instansi pemerintah yaitu Kemenkopolhukan, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah.

Pada 2021 BPS sudah menggunakan metode baru dalam penyusunan angka Indeks Demokrasi Indonesia. Alasan dari pembaharuan metode tersebut karena dijumpai beberapa indikator tidak lagi relevan sehingga perlu dilakukan perbaikan berdasarkan kajian oleh BPS dan Bappenas sepanjang tahun 2019-2021.

Melalui kolaborasi tiga Lembaga riset, yaitu Cakra Wikara Indonesia (CWI), SMERU Research Institute, dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina mengatakan bahwa urgensi revisi IDI berdasarkan kajian tersebut paling kurang memuat empat hal;

Pertama, IDI perlu memiliki basis teoretik dan konseptual yang kuat dalam memaknai demokrasi sesuai konteks Indonesia. IDI tidak hanya sekadar instrument pengukuran dan penilaian demokrasi Indonesia, tetapi juga dijadikan acuan untuk perencanaan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMND).

Kedua, perlunya melakukan pengukuran di tingkat pusat bukan hanya tingkat provinsi untuk menjamin Indeks Demokrasi Indonesia yang komperhensif. Ketiga, konsep demokrasi masih dipahami terbatas pada dimensi politik. Sementara konteks demokrasi berdasarkan pengalaman negara-negara pasca-otoritarianisme seperti Indonesia perlu melihat demokrasi dalam berbagai dimensi yang lebih luas termasuk ekonomi dan sosial masyarakat.

Keempat, diperlukan studi perbandingan dengan berbagai indeks dan pengukuran demokrasi yang ada.

 Metode perhitungan

IDI mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif. Data Kuantitatif dikumpulkan dari koran cetak maupun portal berita online, data sekunder, serta indeks yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Secara singkat skema penyususan IDI metode baru diawali dengan mengumpulkan data kuantitatif tersebut, kemudian dilakukan entri data dan verifikasi oleh tim BPS dibantu oleh pihak lain baik itu penghasil data atau pakar di bidang terkait, setelah itu dilakukan focus group discussion (FGD), verifikasi dan perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, setelah itu pada tahap terakhir dilakukan rilis dan publikasi.

Kedepannya diharapkan ada perluasan manfaat dan respons terhadap hasil IDI sehingga evaluasi bukan hanya dari pemerintah saja, namun juga pelaku ekonomi dan kelompok masyarakat sipil.

Jika tertarik membaca lebih lanjut, silahkan download publikasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi 2021 di website jambi.bps.go.id (Data Jambi/BPS Muaro Jambi)