Ini Penjelasan BPS Tanjung Jabung Timur kepada Bupati Terkait Data Kemiskinan

Bertempat di gedung DPRD Tanjung Jabung Timur, Senin (15/8/2022) pagi Tim BPS Tanjung Jabung Timur yang dipimpin Pangorian Marpaung SE Kepala BPS Tanjung Jabung Timur memenuhi permintaan Bupati Romy Haryanto dan DPRD terkait penjelasan data kemiskinan. Seperti diketahui, Covid-19 berdampak pada peningkatan persentase dan jumlah penduduk miskin di Tanjung Jabung Timur pada 2021. BPS Tanjung Jabung Timur merilis angka kemiskinan Tanjab Timur meningkat menjadi 11.39 persen. Peningkatan ini relatif signifikan dibandingkan kondisi tahun 2020; di mana persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 10.95 persen. Selain bupati, turut hadir Ketua DPRD Mahrup, Wakil Ketua I Saidina Hamzah, Wakil Ketua II Gatot Sumarto, dan Wakil Ketua Komisi I Alam Bakri.

Pertemuan tersebut dimulai dengan menyamakan persepsi dan pemahaman bahwa kemiskinan yang dirilis BPS setiap tahun adalah kemiskinan makro. “Jadi, ada tambahan sekitar 190, itu datanya bagaimana?”, tanya Romi Haryanto.

Dari sinilah diskusi kemudian menjadi menarik karena terjadi proses penyatuan persepsi. Kemiskinan makro tidak dapat menjawab persoalan detail terkait siapa dan di mana penduduk miskin.

Pangorian menjelaskan, itu adalah data kemiskinan mikro, dan tidak menjadi ranah BPS untuk menyiapkan ataupun mendokumentasikan data tersebut. Namun, kemiskinan makro yang dirilis BPS dapat membantu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap upaya penurunan kemiskinan. Pertemuan menjadi semakin menarik ketika Tim BPS menjelaskan bahwa penghitungan kemiskinan menggunakan batasan yang disebut Garis Kemiskinan (GK).

“GK ini mengacu pada pendekatan pengeluaran/konsumsi masyarakat, Pak”, jelas Benny salah satu anggota tim.

“Sehingga jika ada indikasi pendapatan masyarakat Tanjabtim relatif cukup atau bahkan tinggi, maka permasalahan kemiskinan bisa jadi mengarah pada pendapatan yang sedikit dibelanjakan; atau konsumsinya cenderung rendah. Nah ini bisa jadi karena faktor infrasruktur jalan, akses ke pasar, atau lembaga keuangan”, lanjut Benny. Bupati mengakui permasalahan klasik terkait jalan dan sarana ekonomi serta pendidikan tetap harus diprioritaskan penanganannya.

“Tetapi kami sangat perlu data-data terkait efektifitas dari program-program yang telah diberikan kepada petani dan rumah tangga miskin, "ujar Romi.

Bupati selanjutnya mengagendakan adanya pertemuan dengan seluruh dinas. BPS Tanjung Jabung Timur diminta hadir pada pertemuan tersebut untuk menjelaskan data-data sosial ekonomi terkait kemiskinan dan bersama-sama dapat bersinergi merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat membangun Tanjung Jabung Timur.

Hal tersebut disambut baik oleh Pangorian beserta tim, karena ini sudah menjadi bagian dari tugas dan fungsi BPS.

Seperti yang terus ditekankan oleh pimpinan BPS bahwa kehadiran data-data tidak cukup hanya sebagai potret wilayah, tetapi juga harus dapat memberikan insight kepada pengguna; khususnya pemerintah daerah. (Data Jambi/BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur)